"Ini peringatan bagi Cak Imin. Dia harus lebih fair dan taat pada mekanisme partai. Mekanismenya saja, Cak Imin tak mau terbuka," katanya saat dihubungi melalui telefon selularnya, Rabu.
Menurut dia, pengajuan Helmy Faizal sebagai calon menteri PKB sama sekali tidak dikonsultasikan kepada Ketua Dewan Syuro PKB, KH Aziz Mansyur. Padahal, aturannya Ketua umum PKB harus konsultasi pada Ketua Dewan Syuro.
"Mekanismenya itu Ketua umum PKB harus melakukan konsultasi pada Ketua Dewan Syuro PKB. Alasannya, karena sama-sama sebagai mandataris Muktamar. Nah, yang terjadi adalah Ketua Dewan Syuro PKB tak diberi tahu, apalagi dikonsultasikan soal pencalonan ini," katanya.
Namun, ketika ditanya apakah Muhamin telah melanggar AD/ART PKB, Lily Wahid tak mengungkapkannya secara jelas. "Saya katakan Muhaimin tidak terbuka kepada partai soal pancalonan Helmi," tambahnya.
Mayoritas DPW PKB menolak Helmy Faishal Zaini menjadi menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II. Pernyataan sikap ini diwakili oleh DPW PKB Sumatra Selatan, Sumatra Barat, Bangka Belitung, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, NTT, Bali, dan Nanggro Aceh Darussalam (NAD). Mereka meminta SBY agar tidak melantik Helmy.
"Kami minta Bapak Presiden agar tidak memilih dan melantik Helmy Faishal Zaini," kata Ketua DPW Bali, Syamsul Hadi.
Menurut dia, alasan DPW PKB menolak nominasi Helmy menjadi menteri karena yang bersangkutan dinilai belum layak dan belum memberikan kontribusi maksimal kepada partai. Bahkan Helmy dianggap tidak ikut berkeringat dalam Pilpres.
Syamsul juga menambahkan, Helmy dalam kepengurusan DPP dan DPR RI tidak pernah memberikan gagasan yang bermanfaat bagi partai dan masyarakat. Terbukti Helmy tidak lolos ke Senayan karena tidak dipercaya masyarakat.
"Kami menilai Saudara Helmy belum memberikan kontribusi yang mumpuni terhadap konstituen PKB," katanya.
Syamsul berharap agar SBY bisa meninjau kembali rencana pengangkatan Helmy Faishal sebagai menteri. Sumber dari istana
mengatakan calon menteri yang dinilai miring dan bermasalah akan diteliti kembali pengangkatannya.
Bahkan kabarnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sempat ditelefon Hatta Radjasa mengenai kontroversi ini. Indikasi ini menguat tatkala SBY menunda pengangkatan menteri yang dijadwalkan, diundur hingga 23 Oktober.
"Kita khawatir ke depan Helmy nanti akan membebani kinerja Presiden SBY. Kalau Helmy tetap dilantik, DPW akan meminta Muhaimin Iskandar agar Rakernas PKB dipercepat," katanya.
Sejurus dengan itu, Ketua DPW PKB Sumatra Selatan, Imran Chaniago mengatakan kaukus DPW menolak terpilihnya Helmy karena hanya menteri kader PKB yang bekerja maksimal bisa layak memegang jabatan itu. "Kami sangat menyayangkan jika Helmy menjadi menteri PKB," katanya.
Menurut sumber di internal PKB, Wakil Sekjen DPP PKB Hanif Dakhiri mendapat tekanan akan di-PAW (penggantian antarwaktu) terkait pernyataannya soal penolakan terhadap Helmy Faishal Zaini yang diplot sebagai Menteri Percepatan Daerah Tertinggal.
(*)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
