"Saya berharap, siapa pun yang diangkat menjadi menteri lingkungan hidup, agar dapat memahami prespektif lingkungan, dan meneruskan program yang telah dibuat sebelumnya," kata Menneg LH pada peluncuran bukunya yang berjudul "Catatan Rachmat Witoelar", di Jakarta, Senin.
Rachmat mengatakan, ada tugas besar menanti Menneg LH yang baru, yaitu menindaklanjuti rekomendasi kongres tentang perubahan iklim.
"Indonesia sudah ada dalam panggung terhormat dan diharapkan menjadi mediator di dunia internasional yang saat ini berada dalam kebuntuan (dead lock) antara negara maju dan berkembang," katanya.
Dia mengharapkan Indonesia dapat menjadi mediator bagi negara yang tidak mau berkomitmen menurunkan emisi karbon dan negara yang ingin melanjutkan rekomendasi tentang perubahan iklim.
Pada kesempatan tersebut, Rachmat merasa senang karena dapat melakukan tugasnya sebagai Menneg LH selama lima tahun, tanpa terjadi kesalahan fatal.
Sebelumnya, dua LSM lingkungan yaitu Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dan Jatam (Jaringan Advokasi Tambang) meminta agar departemen pengelola dan pemanfaat sumber daya alam (SDA) dipimpin oleh menteri yang berasal dari kalangan profesional.
"Sektor SDA mestinya diisi oleh orang-orang profesional yang punya kredibilitas, berperspektif lingkungan yang kuat, memahami konteks dan substansi," kata Direktur Eksekutif Walhi, Berry Nahdian Forqan melalui pesan singkat yang diterima ANTARA di Jakarta, Minggu.
Oleh karena itu, Berry melanjutkan, menteri pengelola SDA jangan berasal dari partai politik yang kecenderungannya menjadi praktik politik dagang sapi dan nantinya menjadi sumber dana dari partai politik.
Dia mengatakan, empat departemen terkait pengurusan SDA yaitu Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Departemen Kehutanan, dan Departemen Pekerjaan Umum.
Walhi melihat visi empat departemen tersebut masih belum terintegrasi dengan Kementerian LH dan agenda pelestarian, perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup.
Senada dengan Berry, Koordinator Nasional Jatam, Siti Maemunah, mengharapkan menteri pengelola dan pemanfaat SDA, terutama Menneg LH berasal dari profesional.
"Saya setuju Menneg LH dari kalangan profesional, praktisi atau orang yang peduli terhadap lingkungan, daripada dari parpol yang biasanya bukan karena keahlian, tetapi karena kesepakatan politik," katanya.
Menneg LH yang baru, kata Maemunah, harus mempunyai kemampuan untuk memahami permasalahan lingkungan hidup dan menyelesaikannya secara nyata, tidak hanya sebagai lips-service.
"Kebijakan yang diperlukan adalah mobilisasi untuk pemulihan lingkungan. Intinya adalah bagaimana mengarusutamakan masalah lingkungan hidup pada ruang politik dan ekonomi," katanya.
Karena selama ini kasus-kasus lingkungan, katanya, yang diselesaikan melalui ranah politik dan ekonomi, justru melemahkan lingkungan hidup.
"Kami ingin mendapat kabar baik bahwa menteri baru mempunyai kebijakan yang kuat dengan alat perundang-undangan lingkungan hidup baru yang juga kuat untuk menyelesaikan kasus-kasus lingkungan," ujarnya.
Pada hari Minggu (18/10), Yudhoyono telah mewawancarai Gusti Muhammad Hatta yang merupakan Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang diprediksi akan menempati posisi MenLH.
Selain itu, Hatta yang kini juga dosen Pascasarjana Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Unlam juga sebagai dosen di Universitas Brawijaya tentang ilmu lingkungan.
(*)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
