Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca hari ini.
1. MPR: Pancasila sudah final sebagai dasar dan ideologi negara
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Syariefuddin Hasan menegaskan bahwa Pancasila bagi rakyat Indonesia sudah final sebagai dasar dan ideologi negara, yang memiliki peran yang sangat dirasakan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki peran yang sangat dirasakan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain, sebagai pemersatu bangsa dan sebagai panduan rakyat Indonesia dalam berpikir, berperilaku, dan bertindak," kata Syarief dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Baca selengkapnya di sini
2. Ketua DPD ingatkan pentingnya tiga sektor prioritas saat COVID-19
Surabaya (ANTARA) - Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan pentingnya tiga sektor ketahanan yang harus menjadi prioritas pemerintah di saat pandemik COVID-19 ditambah adanya ancaman resesi global yang nyata.
"Ketiga sektor ketahanan tersebut adalah kesehatan, pangan dan sosial," ujarnya pada siaran pers yang diterima ANTARA di Surabaya, Sabtu sore.
Baca selengkapnya di sini
3. Gus Mis: Bung Karno berjasa terhadap peradaban Islam
Jakarta (ANTARA) - Ketua Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia Zuhairi Misrawi menyebutkan sosok Presiden pertama RI Soekarno atau Bung Karno memiliki banyak jasa dalam perkembangan peradaban Islam yang diakui dunia.
Gus Mis, sapaan akrab Zuhairi dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Sabtu, mengingatkan Bung Karno sebagai proklamator bangsa tak bisa dilepaskan dari dunia umat Islam.
Baca selengkapnya di sini
4. FPAN: Perubahan nama RUU HIP tak akan hentikan polemik
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai perubahan atau pengalihan nama Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menjadi Pembinaan Ideologi Pancasila, tidak akan menghentikan polemik, perdebatan, dan kontroversi.
Dia mendesak pembahasan seluruh RUU yang berkaitan dengan Pancasila harus dihentikan karena RUU sejenis jelas-jelas telah menimbulkan polemik, perdebatan, dan kontroversi.
Baca selengkapnya di sini
5. DPR desak pemerintah segera realisasikan anggaran tambahan pilkada
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mendesak pemerintah segera merealisasikan anggaran tambahan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada Serentak 2020 agar memenuhi protokol kesehatan COVID-19.
"Saya mendesak pemerintah segera merealisasikan anggaran untuk KPU dan Bawaslu sesegera mungkin agar tahapan pilkada serentak tidak terganggu pelaksanaannya," kata anggota Fraksi PAN DPR RI Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Baca selengkapnya di sini
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Rolex Malaha
Copyright © ANTARA 2020
