Menurut dia, masyarakat saat ini cenderung berfikir dan bertindak untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya karena merasa dibiarkan sendiri dalam mengatasi berbagai persoalan.
Ironisnya birokrasi yang diharapkan menjadi solusi yang dihadapi masyarakat justru menjadi bagian dari masalah, katanya.
Reformasi birokrasi khususnya di daerah, lanjut dia, berjalan di tempat. Pelayanan publik yang dijalankan pemerintah di daerah masih lamban dan mahal.
Dia setuju dengan pendapat Muhammad Yunus, peraih hadiah Nobel Perdamaian yang menyatakan, birokrasi penyebab kemiskinan. Birokrasi yang buruk membuat program-program pemerintah tidak berjalan sebagaimana diharapkan.
Buruknya pelayanan birokrasi membuat masyarakat kehilangan kepercayaan sehingga cenderung bersikap apatis terhadap berbagai persoalan yang dihadapi bangsa ini.
Partisipasi masyarakat rendah karena merasa tak mendapatkan pelayanan yang harusnya mereka terima, tambahnya.
Kondisi seperti ini, lanjut Dedi, membuat pembangunan di Indonesia bergerak lamban. Potensi besar yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal karena masing-masing berjalan dengan kepentingannya sendiri.
Indonesia saat ini, katanya, butuh teladan yaitu figur pemimpin di level nasional dan daerah yang bisa menjadi panutan bagi masyarakat. Reformasi birokrasi tidak akan berjalan tanpa dorongan politik yang kuat dari elit yang duduk di pemerintahan.
Mantan aktifis mahasiswa di Sumatera Utara yang kini menjadi pengusaha, Dicky Zulkarnaen mengatakan, masyarakat sesungguhnya amat mencintai bangsa ini, hanya saja ketulusan perasaan itu terlukai oleh birokrasi.
"Masih ada birokrat yang memegang prinsip jika bisa dipersulit, buat apa dipermudah," katanya.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
