"Munaslub bisa saja dilakukan jika ada pelanggaran yang dilakukan partai maupun pengurus Partai Golkar," katanya, usai rapat pengurus harian DPP Partai Golkar, di Jakarta, Senin Malam.
Menurut Jusuf Kalla, rapat internal pengurus harian yang dilaksanakan malam ini hanya merupakan pertemuan biasa dalam rangka evaluasi seputar pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres) 8 Juli 2009.
"Ini kan tidak ada pelanggaran. Prosedur mulai dari tahapan pencalonan capres yang diusung dari Partai Golkar hingga pada pelaksanaan pilres sudah sesuai prosedur," katanya.
Saat ditanya adanya beberapa kelompok pengurus DPP Partai Golkar yang mewacanakan untuk dipercepat Munas Partai Golkar, Jusuf Kalla mengatakan, itu boleh-boleh saja, asalkan sesuai dengan prosedur anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.
"Yang jelas bahwa Partai Golkar adalah partai pemerintah hingga pada tanggal 20 Oktober 2009 mendatang. Artinya bahwa kalau setelah itu baru diadakan Munas itu adalah wajar," katanya.
Hadir pada pertemuan tersebut di antaranya sejumlah ketua DPP Partai Golkar di antaranya Andi Mattalatta, Firman Subagio, Prio Budi Santoso, Rully Chaerul Anwar, Teo L Sambuaga dan Sekjen DPP Soemarsono. (*)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2009
