Prof Haryono yang juga Ketua Yayasan Damandiri mengemukakan hal itu dalam dialog interaktif di Radio D FM Jakarta, Rabu yang juga menghadirkan pembicara mantan Kepala BKKBN Sumarjati Arjoso dan Deputi Ketua Damandiri Rohadi Haryanto.
Menurut Haryono, ketiga pasangan capres dalam debat kampanye pilpres telah bertekad untuk memprioritaskan pembangunan kependudukan dan KB guna mewujudkan penduduk Indonesia yang terkendali dan berkualitas.
Untuk mewujudkan program tersebut, katanya, pemerintah mendatang harus membentuk lembaga atau kementerian kependudukan yang mampu mengkoordinasikan antara instansi pemerintah pusat dan denan pemerintah daerah, agar program kependudukan dan KB dapat dilaksanakan hingga tingkat daerah.
"Masyarakat yang sebagian besar tingkat pendidikan masih rendah memerlukan informasi yang berasal langsung dari aparat tentang pentingnya menjadi peserta KB guna mewujudkan keluarga kecil yang lebih berkualitas dan sejahtera," katanya.
Selain itu, pemerintah harus menyediakan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh rakyat Indonesia khususnya trakyat miskin, sehingga anak-anak mereka dapat bersekolah ke jenjang lebih tinggi dan tersedianya lapangan kerja.
Dengan demikian, katanya, target pemerintah menurunkan laju pertumbuhan penduduk dari 1,3 persen saat ini menjadi 1,1 persen pada 2015, serta penurunkan angka kesuburan anak pada wanita (TFR) yang sekarang 2,6 anak juga dapat diturunkan menjadi 2,1 pada 2015.
Selaian itu, kata Haryono, keberhasilan pembangunan kependudukan dan KB, akan dapat menyambut "bonus demografi" yang akan terjadi antara 2015-2020 yaitu jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan mencapai 70 persen, sedang jumlah usia yang tidak produktif (usia 15 tahun ke bawah dan usia diats 65 tahun) hanya 30 persen.
Untuk menyambut bonus demografi agar tidak terjadi jumlah pengangguran yang besar, katanya, maka Indonesia sudah harus menyiapkan investasi bidang SDM, yakni menggalakkan pendidikan dan pelatihan kepada penduduk usia produktif, mengupayakan perluasan lapangan kerja, menggerakkan roda perekonomian untuk mebuka investasi di segala bidang.
Sementera itu, mantan Kepala BKKBN Sumarjati Arjoso yang kini terpilih anggota DPR RI(2009-2014) mengharapkan, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di era desentralisasi harus ikut menyukseskan program kependudukan dan KB.
Dia mengharapkan para bupati/walikota tidak hanya memprioritaskan pembangunan fisik saja, tapi pembangunan SDM menyangkut kualitas pendidikan dan kesehatan, program KB dan pemberdayaan penduduk, agar penduduk mampu mandiri dan mengisi kesempatan kerja di daerahnya, katanya.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
