"Seharusnya pemerintah melakukan pemetaan dulu soal BUMN mana saja yang harus dijual. Pemerintah juga harus menunggu hingga pemerintahan baru terbentuk," kata Hendri Saparini dalam diskusi soal "Obral BUMN, Lanjutkan!" di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, ada 20 BUMN yang akan diprivatisasi pemerintah pada 2009, padahal BUMN-BUMN tersebut sangat potensial.
Dia menyebutkan contoh, 49 persen saham Krakatau Steel akan dijual kepada asing.
"Ini `kan berarti tujuannya bukan untuk memperbaiki manajemen yang ada," katanya.
Saat krisis global terjadi, hampir semua negara menghentikan perdagangan bebas. Namun, kata Hendri, di Indonesia justru sebaliknya, menjual aset negara kepada asing.
"Ini seperti mengejar setoran, karena ada agenda liberalisme yang dipercepat untuk mengganti defisit anggaran yang membengkak," katanya.
Ia mengatakan, kepada pemerintah yang akan datang harus memulai melakukan moratorium priovatisasi dan membuat kebijakan industri. BUMN adalah sebagai salah satu bagian dari pengembangan industri di Indonesia.
"Dengan strategi industri itu tentunya banyak peraturan dan perundangan yang harus dikoreksi," katanya.
Sementara anggota Komisi VI DPR, Irmadi Lubis meminta pemerintah menghentikan kebijakan bahwa privatisasi dilakukan dalam rangka untuk mengisi defisit APBN.
Privatisasi yang dilakukan harus betul-betul kepada perusahaan yang bersangkutan untuk mandiri.
Dia mengakui, pada tahun 2008 privatisasi tidak dilaksanakan, karena DPR termasuk Fraksi PDIP menyetop rencana tersebut dengan mengisi defisit APBN.
"Tahun ini tidak ada perintah undang-undang melakukan privatisasi untuk mengatasi defisit APBN," kata anggota F-PDIP ini.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
selama aparat belum bersih dari korupsi gw tetap menyarankan itu dijual asal jangan lebih dari 30% suapa ada kontrol publik. setelah aparatnya bersih dan kontrol publiknya bagus beli kembali saham yang dijual tersebut.
itulah yang paling realistis menurut gw.