"Setidaknya ada empat kelemahan sistem keuangan negara kita yang mencolok, sehingga menghambat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lakukan pengawasan secara baik," kata Hadi Purnomo, di Jakarta, Minggu.
Kelemahan tersebut yakni sistem digunakan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban laporan keuangan tidak konsisten, tidak adanya suatu `single treasury account` atau penerapan rekening tunggal sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
"Lainnya masih lemah yakni, tingkat kepatuhan penyelenggara negara terhadap undang undang dan peraturan perundangan, serta belum adanya gambaran utuh atas besarnya sisa anggaran lebih," kata Hadi.
Hadi mengatakan kelemahan tersebut menjadi hambatan ekstern yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk dapat dilakukan perubahaan di tahun-tahun mendatang.
Menurut Hadi, yang juga ikut seleksi anggota BPK period 2009-2014, adanya hambatan itu, maka berpengaruh pada hasil pemeriksaan keuangan negara belum optimal seperti diharapkan masyarakat.
"Sudah saatnya, pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara harus dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparan, dengan demikian mempercepat terwujudnya pemerintah yang baik dan bersih," kata Hadi yang saat ini sebagai anggota Dewan Analisa Strategis pada Badan Intelijen Negara (BIN). (*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
