Dalam dialog rutin dengan wartawan asing itu, Jepang ditanyai soal tuduhan diskriminasi terhadap impor daging sapi, khususnya dari Prancis yang meski sudah dinyatakan aman untuk dikonsumsi, namun tetap dikenakan berbagai macam persyaratan tambahan sebelum masuk ke Jepang.
Noda menjelaskan, pemerintah Jepang bertanggungjawab mempromosikan kepedulian terhadap makanan yang dikonsumsi lewat pendidikan.
Noda mengakui, dibandingkan dengan negara-negara Eropa atau Amerika Utara yang sudah memiliki tingkat pendidikan akan kebutuhan konsumsi yang lebih baik, Jepang belum semaju itu.
Ia lantas mencontohkan bahwa meskipun daging (dari luar Jepang, red) sudah dinyatakan aman untuk dikonsumsi berdasarkan uji kelayakan, namun masyarakat Jepang tidak begitu saja langsung meyakininya.
"Itu sebabnya diperlukan sejumlah persyaratan lain agar bisa meyakinkan konsumen Jepang," kata Noda yang juga menjabat sebagai Menteri Negara Urusan Konsumen itu.
Menurut dia, tidak ada makanan yang betul-betul tidak berisiko (zero risk) sehingga Jepang berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan keamanan makanannya.
Sementara itu, Atase Perdagangan KBRI Tokyo, Tulus Budhianto mengatakan, kebijakan Jepang dalam melakukan pengawasan makanan impor yang ketat adalah bukti kepedulian pemerintahnya dalam menjamin keamanan makanan.
"Memang sepertinya terkesan terlalu ketat, tetapi itu bisa dipahami mengingat kini kegiatan perdagangan sudah semakin menglobal, sehingga diperlukan suatu standar keamanan pangan yang bisa dipahami semua negara dan masyarakatnya," katanya. (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
