"Kami dalam proses pembayaran tanah seluas tiga hektare di Kota Kinabalu. Diharapkan akhir tahun ini, pembangunan SIKK sudah bisa dimulai. Pembelian dan pembangunan SIKK menggunakan APBN," kata Atase Pendidikan KBRI Kuala Lumpur Imran Hanafi, Sabtu.
Dalam satu seminar di Kuala Lumpur, Imran mengungkapkan sekitar 24 ribu anak TKI di Sabah tidak bisa menerima akses pendidikan, padahal pendidikan adalah hak universal anak dan kewajiban pemerintah menyediakan sekolah murah.
Pemerintah Indonesia sudah mengoperasikan satu sekolah dasar di Kinabalu, akhir tahun 2008.
325 anak ikut pendidikan di SIKK, dari sekitar 24.000 anak TKI yang tidak bisa mengecap pendidikan. Namun sekolah saat ini masih menyewa ruko, tapi kini sudah ada lahan yang siap dibangun untuk SIKK.
Dengan adanya Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIK) dan sekolah Indonesia Kota Kinabalu maka para anak-anak TKI, WNI atau ekspatriat dapat mengecap sistem pendidikan formal dan informal di Malaysia.
"SIK sudah menawakan program pendidikan kesetaraan, SIKK dalam masa mendatang juga akan membuka program kesetaraan pendidikan sehingga semakin banyak anak TKI yang punya akses pendidikan Indonesia," katanya.
Ia juga menceritakan, banyak negara yang mewajibkan anak-anak masuk sekolah tanpa diskriminasi warga negaranya, warga asing, atau warga asing tanpa punya dokumen.
"Seperti di Amerika, disiapkan pendidikan bagi anak-anak. Orang tua bisa disalahkan jika anaknya tidak sekolah walaupun usianya sudah masuk usia sekolah," katanya.
Namun di Malaysia, masih memperkarakan anak-anak TKI yang tidak jelas statusnya, padahal mereka mengikuti orangtuanya. (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
