Omni International Hargai Putusan Komisi IX

\"Kita hargai,\"

mau di hargain brapa bu....????

Yah, kalau memang Pak Rahmat berpendapat dan memiliki sudut pandang seperti itu ya syah-syah saja. Cuma saya agak bingung, Pak Rahmat kok menyamakan Rumah sakit dng pabrik ekstasi. Ya jelas beda to pak. Kalau rumah sakit Omni Internasional yg melanggar hukum mungkin hanya beberapa oknum saja, sedangkan kalau pabrik ekstasi jelas semuanya yg terlibat dlam tindakan pidana dari si penyedia bahan baku, pembuat ekstasi (bagian processing), tenaga pemasaran/distributor. kalau di Rumah sakit Omni, jelas bagian cleaning servis (tukang bersih-bersih) atau tukang masak rangsum misalnya jelas nggak tahu urusannya dng pelanggaran thd pasien, lha kok tiba-tiba hrs kehilangan pekerjaan. Kalau nantinya rumah sakit tersebut benar-benar dibekukan, jelas disitu akan ada pelanggaran HAM, krn ada orang yg tak tahu menahu menjadi kurban PHK yakni para pekerja, akankah para pekerja tsb harus ikut menanggung kesalahan para oknum menejemen rumah sakit. Menurut saya hal itu tidak adil.

Saya setuju bahwa pihak menejemen rumah sakit telah melanggar HAM dan telah melakukan pemberangusan thd suara kritis pasien. Dan ini jelas suatu sikap yang arogan dan tidak demokratis.

Usul saya, pemerintah (dalam hal ini Depkes) harus melihat kasus ini dengan bijaksana: jangan sampai semua tenaga kerja yg tdk tahu menahu tentang duduk persoalannya harus ikut menanggung akibatnya.

M. Amin...!

Menurut saya kalau DPR memang harus merekomendasikan untuk di Tutup... Ya Tutup saja... sesuai dengan alasan dan dasar pemikiran yang sehat tentunya.



Soal pekerja yang ada dalam RS Omni itu urusan lain, jika tetap terus berdiri maka sangat disayangkan jika orang-orang itu/karyawan telah ikut turut serta berperan dalam MELANGGAR HAM sebagai mana tuduhan DPR.



Apa karyawan itu mau, nantinya dituduh ikut turut serta membantu perbuatan perusahaannya melanggar HAM?



Saya contohkan, pabrik extasi adalah usaha yang melanggar pidana, maka karyawan yang bekerja adalah karyawan yang turut serta dalam perbuatan pidana dari pimpinan pabriknya!!!



Jadi kondisi karyawan akan bekerja apa tidak, tidak boleh mempengaruhi status hukum dari perusahaannya!! lantas mau bekerja dimana?? ya... cari lah kerja yang tidak melanggar HAM, cari kerja yang perusahaannya tidak melanggar pidana atau cari kerja yang perusahaannya tidak HARAM.. dan lain-lain.



Semoga kita selalu berpikiran komprehensif dan bersih dari kotoran.



Pesan saya untuk RS Omni:

Kalau sesuatu masalah bisa dibuat mudah dan simpel kenapa harus cari jalan yang susah dan makan biaya.... Berjiwa Besarlah jika memang salah dan minta maaf sama PRITA... saya kira itu perbuatan yang gentleman dan bijaksana dan semuanya selesai tanpa efek besar seperti sekarang ini... tentunya bikin pusing... menyita waktu... biaya.. tenaga... capek... malu... untuk apa semua itu ditempuh dengan susah-susah.. dan hasilnya kemungkinan besar justru pamornya jadi anjlok... sia-sia...



Demikian..



Terimakasih

Rahmat-Karawang

Kalau menurut pendapat saya, alangkah baiknya jika pihak yg berwajib tidk serta merta membekukan RS Omni Internasional sesuai rekomendasi Komisi IX DPR RI. Alasannya, jika RS Omni dibekukan hanya gara-2 adanya pelanggaran HAM dan kesalahan dlm memperlakukan hak-haknya pasien jangan langsung ditutup. Karena jika ditutup, disitu ada ratusan atau mungkin ribuan tenaga kerja mulai dari cleaning service, tukang masak rangsum pasien, tenaga administrasi (TU), pemasok obat, perawat, paramedis hingga dokterdan dokter ahli yg menggantungkan hidupnya kpd rumah sakit. Jangan sampai ingin menangkap tikus didalam rumah, lantas rumahnya dibakar. Salah satunya jalan yang adil dan baik adl dengan memberhentikan orang-orang yang bertanggungjawab terhadap terjadinya peristiwa itu kemudian diproses secara hukum. Misalnya yang bertanggung jawab adl pihak manajemen rumah sakit atau siapapun yang terlibat dlm pemberangusan suara kritis pasien dan melakukan pelanggaran HAM. Sy harap DPR khususnya Komisi IX jangan grusa-grusu merekomendasikan pembekuan rumah sakit hanya unt meraih simpati rakyat. Kita harus berfikir jernih, krn rumah sakit adl salah satu aset bangsa. Lagi pula kalau DPR merekomendasikan pembekuan RS Omni yg tampak justru anggota dewan yang terhormat ingin menyalurkan hasrat balas dendam. Ya toh ?

Landasan Hukum Untuk Melawan RS Omni International Alam Sutera



Definisi pelaku usaha di UU No. 8 tahun 1999 tentang Praktek Kesehatan: “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.



Rumah Sakit Omni Internatioonal Alam Sutera (RS OIAS) adalah pelaku usaha karena berbentuk badan hukum, melakukan kegiatan dan berkedudukan di wilayah negara RI yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi, yaitu kesehatan. Dalam hal munculnya kasus di mana konsumen (Prita) tidak dapat memperoleh hasil rekam mediknya, RS OIAS melanggar kewajibannya sebagai pelaku usaha seperti yang dikatakan pada Pasal 7 huruf b UU No. 8/1999, yaitu “Kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”.



Konsekuensi RS OIAS dalam kasus ini karena tidak memberikan informasi medis (hasil laboratorium) yang benar pada Prita sehingga berakibat Prita mendapatkan penanganan medis yang salah, yaitu penangan medis untuk demam berdarah padahal Prita tidak sakit demam berdarah, maka RS OIAS patut diduga melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf a UU No. 8 tahun 1999.



Pasal 8 UU No. 8 ayat (1) huruf a tahun 1999 berbunyi: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: (a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan”.



Karena melanggar Pasal 8 ini, maka sebagai pelaku usaha penjual jasa RS OIAS dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 61 dan Pasal 62 ayat (1) UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.



Adapun bunyi Pasal 61 adalah: “Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya”. Sedangkan Pasal 62 Ayat (1) berbunyi: “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (10 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 M (2 milyar rupiah)”.



Bagaimana mungkin konsumen telah membayar biaya pengobatan seperti yang disodorkan oleh RS OIAS sebagai kompensasi pengobatan kepada konsumen yang pada kenyataannya ada kesalahan laboratorium dan tindakan yang diambil, tidak boleh protes atau berkeluh kesah kepada sesama? Yang kemudian pihak RS OIAS lalu menuntut konsumen yang patut diduga mereka rugikan? Hebat sekali RS OIAS itu.



Kesalahan rekam medik dan penanganan medik sudah sering terjadi di berbagai RS bertaraf International di Indonesia. Namanya saja International tetapi tidak jelas apa yang dimaksud dengan International. Tidak ada dasar hukumnya yang jelas sebuah RS boleh asal pakai kata International. Apa karena bangunannya bagus, berpendingin udara, ada restoran, ada fasilitas pijat refleksi dan pijat lainnya terus boleh menyandang International? Siapa di Departemen Kesehatan yang berwenang memberi kata International dan mengauditnya setiap tahun? Tak jelas itu.



Apa Yang Harus Dilakukan Prita



Untuk itu selain melanjutkan persidangan yang sedang berjalan, saya menyarankan kepada team penasihat hukum Prita untuk menuntut balik RS OIAS tentunya beserta para dokter yang menangani Prita dengan menggunakan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menang atau kalah tinggal kepiawaian para pengacara yang membela Prita di muka hakim.



Pelajaran bagi sebuah RS dan para korps kedokteran, jika memang terjadi kesalahan lakukan permintaan maaf dan segera ditindaklanjuti dengan penanganan yang baik tanpa membebankan lagi biaya kepada konsumen. Ini sesuai dengan Pasal 19 ayat (1): “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.