"Selain karena kerusakan infrastruktur perhubungan darat, juga beberapa desa memang masih terisolir sehingga membutuhkan perhatian dari Pemprov Kaltim untuk segera menyelesaikan masalah ini. Apalagi, sebagian daerah itu berbatasan dengan Malaysia Timur," kata salah seorang anggota DPRD Kaltim, Aran Marcos Intjau, di Samarinda, Minggu.
Ia menjelaskan, hasil kunjungan kerja ke kawasan pedalaman dan perbatasan belum lama ini, rakyat di kawasan itu mengeluhkan kondisi jalan darat yang banyak rusak. Jumlah hasil pertanian yang rusak itu diperkirakan mencapai ratusan ton per bulan karena umumnya warga setempat hanya mengandalkan mata pencarian dari sektor pertanian.
Kerusakan jalan itu tidak hanya di kawasan pedalaman dan perbatasan namun juga yang masuk dalam jalan negara, yakni jalan lintas Kalimantan di Kaltim.
Kerusakan Jalan Lintas Kalimantan di Kaltim itu terlihat sejak dari perbatasan Kabupaten Berau-Kabupaten Kutai Timur sampai memasuki wilayah Kota Samarinda.
Hasil pertanian yang membusuk itu antara lain pisang, jeruk, nanas dan buah-buahan tanaman keras sehingga sebagian kecil saja yang bisa dikonsumsi warga sedangnya sisanya dibiarkan rusak begitu saja.
Ia menjelaskan, selain harus membenahi infrastruktur perhubungan, maka yang mendesak adalah mengembangkan industri di kawasan itu sehingga hasil pertanian akan memberikan nilai tambah bagi warganya.
"Misalnya, produksi pisang yang melimpah itu tidak hanya dijual mentah namun dijadikan kripik, industri seperti ini tidak membutuhkan teknologi tinggi yang penting harus didukung akses jalan ke daerah itu," katanya.
Di Malinau misalnya, ujar Aran melanjutkan, ada satu kecamatan yang berhasil mengolah sunkis (sejenis jeruk) menjadi minuman segar namun tidak bisa memasarkan akibat kondisi jalan banyak yang rusak.
Warga di pedalaman sebenarnya cukup kreatif, kata dia, tinggal dukungan pemerintah daerah setempat dalam mengembangkan usaha tersebut sehingga pada gilirannya membantu pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran.
"Selain kerusakan jalan darat, sebagian kawasan masih terisolir, yakni hanya efektif dijangkau menggunakan pesawat terbang perintis dengan kapasitas sangat terbatas, seperti di Kecamatan Long Apung, Long Nawang dan sejumlah daerah di Kabupaten Malinau dan Nunukan," katanya menjelaskan.
Kondisi itu menyebabkan warga tidak dapat memasarkan produksi pertanian atau berbagai barang olahan berbahan baku hasil pertanian itu karena sangat tergantung dengan transportasi udara.
"Tidak mungkin mereka menjual atau mendistribusikan produk mereka menggunakan transportasi udara karena biayanya sangat mahal atau tidak seimbang dengan keuntungan yang mereka peroleh," imbuh dia.
Khusus mengenai wilayah terisolir itu, ia menyatakan, baik Pemprov Kaltim maupun pemerintah pusat memiliki kepentingan sangat besar untuk mengatasinya karena berbatasan langsung dengan Malaysia Timur.
"Pembangunan wilayah terisolir di kawasan perbatasan dan pedalaman Kaltim tidak saja terkait masalah ekonomi kerakyatan namun juga dari sisi politis dan pertahanan karena sebagian berbatasan dengan Malaysia Timur," kata Aran.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
