Jakarta (ANTARA News) - Sebanyak 70 anggota Dewan Perwakilan daerah (DPD) menggugat pernyataan Wakil Ketua DPD Laode Ida yang menyatakan bahwa 100 persen anggota DPD mendukung SBY dan lembaga itu telah menyiapkan lima nama cawapres untuknya.

Kepada pers di gedung DPD Jakarta, Selasa, Muspani, juru bicara ke-70 angota DPD tersebut, mengatakan akibat pernyataan Laode Ida itu, para anggota DPD lainnya merasa prihatin dan telah dipermalukan di hadapan publik.

Akibat pernyataan Laode, DPD sebagai lembaga negara telah tercederai serta menjadi bahan ejekan masyarakat.

Sebelumnya, Laode Ida menyatakan bahwa hampir 100 persen anggota DPD mendukung SBY dan menyiapkan lima nama cawapres yakni Ginandjar Kartasamita, Fadel Muhammad, Akbar Tandjung, Sri Sultan HB X dan Hatta Rajasa.

"Tidak layak masalah dukung mendukung capres dibicarakan di DPD apalagi mengatasnamakan institusi DPD," ujarnya.

Dikatakannya, bahwa tugas pimpinan DPD hanya sebagai juru bicara DPD dan tanpa adanya putusan dalam sidang paripurna, pimpinan DPD tidak boleh berbicara mengatasnamakan institusi DPD.

Terkait dengan hal tersebut, para anggota DPD mendesak pimpinan DPD untuk menggelar rapat paripurna dengan agenda meminta klarifikasi dari mana data 100 persen anggota yang mendukung SBY tersebut dan siapa-siapa saja mereka itu.

Angota DPD asal Bali I Wayan Sudirta mengatakan bahwa 70 anggota DPD yang turut memberikan tandatangan protesnya atas pernyataan Laode Ida itu telah menjadi bukti bahwa tidak semua anggota DPD sepakat dengan pernyataan itu.

"Seluruh anggota DPD itu 128 orang dan kami yang berjumlah 70 orang saja artinya sudah lebih dari 50 persen yang merasa keberatan dengan pernyataan Laode Ida itu," ujarnya.

Selain mendesak sidang paripurna, para anggota DPD itu juga meminta pimpinan dan Badan Kehormatan DPD memeriksa adanya pelanggaran kode etik yang telah dilakukan Laode Ida. (*)

Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2009