"Kalau untuk pulau-pulau terluar ada penanganan khusus. Jadi batas perairan kita tidak akan berubah karena perubahan iklim," kata Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Syamsul Maarif, di Jakarta Senin.
Pemerintah akan berusaha keras mempertahankan 92 pulau terluar tersebut untuk mencegah bergesernya wilayah NKRI serta zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.
"Contohnya kan ada, Pulau Nipah yang dulu hampir hilang karena penambangan pasir, sekarang 60 persen sudah kembali. Sehingga batas perairan kita di Kepulauan Riau tidak berubah," ujar dia.
Pemerintah, kata dia, telah mengeluarkan dana Rp400 miliar untuk mereklamasi Pulau Nipah yang dimulai sejak 2005 lalu.
Sementara itu, terkait upaya mitigasi bagi 17.480 pulau milik Indonesia yang mungkin terancam tenggelam akibat perubahan iklim, ia mengatakan, telah dilakukan berbagai antisipasi.
"Kita lakukan secara soft maupun secara hard. Yang paling penting adalah pulau-pulau yang berpenduduk dulu yang diselamatkan," tambah Syamsul.
Indonesia memiliki 10.000 pulau berpenghuni. Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, kata Syamsul, memiliki ide untuk menetapkan wilayah untuk menyelamatkan penduduk yang kehilangan tempat tinggal karena pulaunya terancam tenggelam.
Bukan hanya itu, ia mengatakan, Indonesia juga telah menyediakan pulau-pulau untuk ditempati warga negara lain yang kehilangan wilayah negaranya yang tenggelam.
"Maladewa bahwakan sudah membicarakan sewa dengan India untuk berjaga-jaga kalau pulaunya tenggelam akibat naiknya muka air laut," ujar dia.
Negara Maladewa sendiri merupakan negara kepulauan yang tinggi daratannya hanya mencapai 1,3 meter dari permukaan laut. Diperkirakan negara ini akan hilang tenggelam pada 2050, karena kini peningkatan muka air laut telah mencapai 2,53 milimeter (mm) per tahun.
(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
