Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
24 Parpol Kirim Surat ke Presiden
- Kamis, 23 April 2009 18:56 WIB
Jakarta (ANTARA News) - Sebanyak 24 partai politik (parpol) akan mengirim kembali surat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berisi penolakan pemberlakuan "parliamentary threshold" (PT) atau ambang batas perolehan suara pada pemilu legislatif, karena surat pertama belum ada tanggapan.
Partai-partai yang berkumpul di Jakarta, Kamis tersebut adalah PPPI, PPRN, Barnas, PKPI, PPIB, PPD, PPI, PNI Marhaenisme, PDP, Pakar Pangan, PMB, PDK, Pelopor, PDS, PNBKI, PBB, PBR, Patriot, PIS, PKNU, Merdeka, PPNU, PSI dan Partai Buruh.
Pimpinan partai yang hadir antara lain lain Ketua Umum PPD Oesman Sapta, Ketua Umum PNI Marhaenisme Sukamawati Soekarnoputri, Ketua Umum PPRN Amelia Yani, Roy BB Janis dari PDP, Ketua Umum PPPI Daniel Hutapea, Ketua Umum Partai Patriot Japto SS, dan Ketua Umum Partai Buruh Muchtar Pakpahan.
Oeman Sapta yang memimpin sidang mengatakan, surat kedua tersebut akan dikirim oleh Japto.
Sementara itu surat pertama tertanggal 11 Maret dikirim pada 17 Maret. Pada saat itu surat ditandatangani oleh 29 parpol. "Surat pertama tidak ditanggapi. Kita akan kirim surat kedua," katanya.
Ditanya jika surat kedua tidak juga ditanggapi, Oesman mengatakan, "Akan ada tahap ketiga." Namun ia tidak menjelaskan tahap ketiga tersebut.
Parpol-parpol tersebut menghendaki Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang tidak diperlakukannya perolehan PT sebesar 2,5 persen suara secara nasional agar diikutsertakan dalam penentuan kursi di DPR.
Oesman mengatakan, aturan PT tersebut tidak adil karena suara partai yang tidak memperoleh total suara secara nasional 2,5 persen akan hilang.
Ia mengatakan, para pimpinan partai yang hadir sangat emosi terhadap aturan tersebut namun mereka tetap bijak. "Betul-betul emosi tinggi, tapi bijak karena Indonesia adalah bangsa yang berbudaya tinggi," katanya.
Mengenai peluang partai-partai tersebut berkoalisi, Oesman mengatakan, partai-partai tersebut bisa menjadi alternatif karena jika digabung suaranya cukup besar.(*)
Komentar
Berita Terkait
Menimbang revisi Undang-Undang Pemilu
- Kemarin 19:13
Dedi Mulyadi siap jika ditugaskan maju pada Pilgub Jabar
- 29 April 2024
Yandri Susanto: Pemilu telah usai mari bersatu kembali
- 28 April 2024
1. Bukannya mereka sdh tahu sebelumnya ttg PT 2,5% dan konsekwensinya, tapi tetap ngotot buat partai
2. nah... yg gini ini yg membuat pemilu jadi tambah rumit dan sangat boros karena mereka.
3. Tolak saja... dan 2014 buat syarat yg lebih berat lagi, sehingga tidak lagi main2 dalam membuat partai.
4. Emangnya siapa yg milih kalian ???? .......
dasar oportunis... suara gurem tapi pinginnya ngatur..., makan tuh gurem..!!!
Apa maunya para pemimpin partai gurem ini ?
Pemilu dengan puluhan partai itu hanya akan bikin rakyat bingung, dan memboroskan biaya yang besar. Sudah saatnya jumlah parpol peserta pemilu dibatasi saja.
Bukannya tidak menghargai suara rakyat anda yang nol koma dan satu koma. Tapi mayoritas rakyat sudah memilih ... dan itu bukan partai anda ...