"Ini bukan dikarenakan (adanya) boikot, melainkan terjadi oleh aturan main yang kurang kondusif," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini kepada ANTARA.
Meski begitu, lanjutnya, walau tidak bermaksud memboikot, tetapi masalahnya apakah partai-partai yang tidak puas atas aturan main Pemilu Legislatif (Pileg) sekarang ini mau mencalonkan diri dalam Pilpres nanti?
"Akal sehat akan katakan, buat apa maju jika sudah pasti kalah akibat aturan main. Terutama masalah daftar pemilih tetap (DPT) yang kurang `elegant`," kata anggota parlemen yang pernah jadi peneliti dan dosen di Universitas Tsukuba, Jepang ini.
Yusron Ihza Mahendra juga meyakini, demi keselamatan kehidupan negara, urusan boikot sudah jelas tidak akan ada, atau kecil sekali kemungkinannya.
"Partai besar dan kecil saat ini rata-rata sudah matang atau dewasa dan tidak menginginkan terjadinya krisis ketatanegaraaan yang akan menggiring negara ke dalam keadaan darurat," ujarnya lagi.
Keadaan darurat dimaksud Yusron Ihza Mahendra, yakni jika sekiranya ada kemungkinan tidak terselenggaranya Pemilu Presiden (Pilpres), sementara perpanjangan jabatan presiden tidak dimungkinkan oleh undang-undang.
Air di dulang
Adik mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra kemudian menunjuk tanggapan para politisi atas kemungkinan `tanding lawan kotak kosong` di atas, yakni seolah-olah ini menunjuk pada adanya kesan boikot.
"Padahal persoalannya bukan demikian. Partai Bulan Bintang (PBB) dan partai-partai sudah jelaskan sikap tidak akan boikot dan menerima hasil Pileg sekarang ini.
Tetapi, sejumlah aturan yang kurang tegas, lalu amburadulnya DPT serta berbagai masalah teknis administratif lainnya, menurutnya, merupakan pemicu utama terjadinya segala situasi tadi.
"Karena itu, tidak boleh tidak, perbaikan aturan main jelas perlu untuk membuka peluang para calon presiden (Capres) mencalonkan diri dan ini tentu penting guna mencegah munculnya Capres tunggal yang tidak dibernarkan oleh undang-undang," katanya.
Namun, menurut Yusron Ihza Mahendra, masalahnya tidak mudah, karena perbaikan dan terutama pemutakhiran DPT akan berarti membuka borok-borok serta aib mendasar yang mendasari Pileg sekarang.
"Tindakan ini ibaratkan memakan buah `simalakama` atau ibaratkan `memukul air di dulang`," ujarnya.
Koalisi Tiga Kaki
Dari pihak PBB yang merupakan `koalisi tiga kaki` dalam mengusung duet Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla (SBY-JK) bersama Partai Demokrat (PD) dan PKPI di Pilpres 2004 lalu, demikianYusron Ihza Mahendra, pihaknya punya tanggungjawab moral, agar calon yang dulu diusung itu tidak terbelit oleh persoalan-persoalan berat.
"Sebagai orang nomor sembilan alias 10 besar tim resmi kampanye SBY-JK dalam Pilpres 2004 yang terdiri dari lebih seribu orang itu, saya pribadi pun berharap agar tanding lawan `kotak kosong` di atas tidak terjadi," katanya.
Itu sebabnya, menurutnya, resiko kemungkinan munculnya hal tersebut harus diungkapkan pihaknya. "Agar dapat diantisipasi, terutama oleh mereka yang duduk dalam pemerintahan sekarang," katanya meyakinkan.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
