Berapa pun biayanya, sepenuhnya ditanggung pemerintahJakarta (ANTARA) - Berbagai pabrik sektor kesehatan didorong agar dapat mempercepat produksi APD (Alat Pelindung Diri) yang ada pada saat ini karena jumlahnya dinilai masih kurang dari kebutuhan kalangan tenaga medis yang menangani pasien COVID-19.
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, menyatakan, pemerintah diharapkan bisa membuat kesepakatan dengan pabrikan agar APD bisa diproduksi sebanyak yang dibutuhkan.
"Pemerintah kan bisa memaksa pabrikan untuk secepatnya memproduksi APD. Berapa pun biayanya, sepenuhnya ditanggung pemerintah," kata politisi dari Fraksi PDIP itu.
Rahmad mengingatkan bahwa para tenaga medis yang berjuang di garda terdepan melawan virus Corona, baik perawat dan juga para dokter harus dilindungi dengan peralatan kerja yang sesuai standar keselamatan.
Apalagi, lanjutnya, dalam bekerja mereka butuh kenyamanan dan kecemasan akan terpapar COVID-19 sehingga APD harus disiapkan buat mereka. Mengingat lonjakan pasien positif COVID-19 yang diperkirakan masih terus meningkat, ujar Rahmad, pengadaan APD yang mencukupi sudah sangat mendesak.
"Tak masalah, berapa pun biaya yang harus dikeluarkan, APD harus diproduksi dalam jumlah yang banyak untuk selanjutnya dibagi-bagikan ke rumah sakit rujukan," ucapnya.
Ia juga berpendapat bahwa dalam menanggulangi COVID-19, pemerintah telah bekerja keras, melakukan segala cara termasuk mengadakan obat serta mendatangkan alat tes massal.
Seperti dikabarkan, hingga Jumat (20/3/2020) di DKI Jakarta, sudah ada 25 tenaga medis yang terpapar COVID-19. Sehingga APD bagi mereka yang berada di garda terdepan penanganan COVID-19 ini mutlak dibutuhkan.
Sebelumnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat adanya lonjakan perizinan usaha di sektor kesehatan sejak mewabahnya virus corona (COVID-19).
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin (23/3), menjelaskan perizinan yang dikeluarkan setiap kementerian bisa dipantau oleh lembaga tersebut.
"Kita lihat tanggal 1-31 Januari sebelum corona (mewabah), Kementerian Kesehatan itu (urutan) nomor lima. Setelah corona, Kementerian Kesehatan nomor dua," katanya.
Dalam catatan BKPM, melalui Pusat Komando dan Pengawalan Investasi (Pusat Kopi), dalam rentang 1 Februari-22 Maret 2020, telah dikeluarkan yakni 1.482 izin edar alat kesehatan, 1.255 sertifikat distribusi penyalur alat kesehatan, 935 sertifikat cara distribusi alkes yang baik, kemudian 877 sertifikat produksi industri alkes dan perbekalan kesehatan rumah tangga, hingga sertifikat distribusi pedagang besar farmasi dan lain sebagainya.
Bahlil menuturkan terkait izin edar dan izin impor, pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan Terawan Putranto sepakat untuk memangkas izin edar peralatan kesehatan bisa rampung dalam waktu satu hari.
"Kami walaupun banyak yang kerja dari rumah, jam 1 malam teman-teman bekerja. Pokoknya kalau ada izin terkait (penanganan) corona itu mandek, yang ada kaitannya dengan BKPM, setiap waktu, telepon saya langsung, kami akan kerjakan," tegasnya.
Bahlil juga telah menginstruksikan agar semua perizinan terkait penanganan corona diharapkan bisa dipercepat.
Baca juga: Fraksi PKS DPRD Riau desak pemerintah atasi kekurangan APD
Baca juga: Sejumlah perusahaan terpanggil bantu pengadaan APD bagi tim medis
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2020
