"Lembaga-lembaga ini telah bekerja cukup lama, dan khusus saat ini, mereka melakukan quick count (hitung cepat) yang telah menjadi acuan masyarakat dalam memprediksi atau tebak-tebakan perolehan suara masing-masing partai peserta Pemilu," katanya.
Dalam melakukan berbagai aktivitas survei, apalagi dengan lapangan penelitian selebar wilayah Nusantara Indonesia dan menerjunkan tenaga cukup banyak, tentunya, menurut Yusron Ihza Mahendra, butuh biaya besar pula.
"Makanya, wajar jika publik bertanya, dari mana dana yang dipakai untuk membiayai operasi quick count juga survei pencitraan sebelum ini. Dan dari mana atau siapa yang membiayai mereka sebenarnya. Ini yang tidak transparan dan sepertinya sulit dikemukakan oleh pihak-pihak berkompeten," katanya.
Yusron mengingatkan, agar semua pihak, terutama warga pemegang hak pilih, juga partai politik (Parpol) peserta Pemilu, agar mewaspadai jangan sampai real count (penghitungan suara resmi secara riil oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU) justru menyesuaikan diri dengan quick count itu.
"Tidak adanya keterbukaan tentang partai mana yang membayar lembaga-lembaga survei ini, justru akan membuka peluang pembiasan oleh lembaga-lembaga tersebut untuk keuntungan partai yang membayarnya. Ini bahaya," tandasnya. (*)
Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009
