Semarang (ANTARA News) - Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Studi Pers dan Informasi (Lespi) terhadap media cetak di Jawa Tengah (Jateng), yaitu Suara Merdeka, Solopos, Seputar Indonesia (Sindo) Jateng, Kompas Jateng, dan Wawasan, menyimpulkan keberpihakan media terhadap kepentingan publik cukup tinggi. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jateng, Sriyanto Saputro di Semarang, Sabtu, mengatakan, berdasarkan penelitian Lespi, media di Jateng lebih memihak kepentingan publik daripada kepentingan pemerintah dan pebisnis. "Keberpihakan pada kepentingan publik sebesar 82,5 persen, pemerintah 11,9 persen, sedangkan pebisnis hanya 5,6 persen," kata Sriyanto saat menjadi pembicara dalam seminar "Pemberitaan Kebijakan Publik di Media Cetak Jawa Tengah" di Semarang. Ia mengatakan, angka tersebut cukup proporsional, tetapi bagi media yang masih punya kecenderungan cukup tinggi dalam membela pemerintah harus mempertimbangkannya lagi. "Bukan berarti media tidak perlu membela pemerintah, namun hendaknya secara proporsional, yaitu tidak lebih dari sepuluh persen," katanya. Sebab, kata Sriyanto, saat ini nasib media berada di tangan pembaca atau publik, bukan pemerintah atau penguasa. Ia menambahkan, meskipun media menurut penelitian cukup memihak kebijakan publik, namun keberpihakan media pada kebijakan publik harus lebih dioptimalkan lagi. Terutama, lanjut Sriyanto, mengenai persoalan kesehatan dan pertanian yang masih kurang mendapat perhatian, apalagi mayoritas penduduk Jateng adalah petani. Berdasarkan penelitian, kata Sriyanto, persoalan tata ruang dan lingkungan menempati peringkat tertinggi dari isu kebijakan publik yang paling sering diangkat, sedangkan persoalan kesehatan justru menempati peringkat terendah, disusul isu tentang pertanian. Selain aspek kebijakan publik dan kepentingan yang dibela, penelitian tersebut juga membahas persoalan level atau tingkatan kebijakan publik yang diangkat oleh media, tipe pemberitaan, kandungan "cover both side" dalam berita, dan kandungan opini wartawan. Mengenai independensi wartawan, kata Sriyanto, masalah klasik tentang independensi selalu terkait dengan pemberian "sesuatu" dari narasumber. Terlepas dari pro dan kontra seputar adanya pemberian "sesuatu" atau tidak, menjadi syarat mutlak bagi wartawan untuk tetap menjaga independensi tanpa terpengaruh oleh intervensi siapapun, demikian Sriyanto.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009