Direktur Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Sistem Informasi Haji Departemen Agama Abdul Ghafur Djawahir di sela rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu, mengatakan, sebelumnya pemerintah telah membuka kesempatan bagi maskapai penerbangan lain untuk berpartisipasi dalam pengangkutan jemaah haji namun hingga kini belum ada maskapai penerbangan yang menyatakan siap bergabung.
"Semula Lion Air mau ikut tapi sampai tadi saya hubungi mereka belum menyatakan berminat terlibat tahun ini. Tapi saya tidak tahu kalau dalam waktu dekat ada perubahan," katanya.
Menurut Abdul Ghafur, kemungkinan maskapai penerbangan dalam negeri yang sudah mendapatkan ijin beroperasi di Arab Saudi itu masih akan menata pengelolaan penerbangan komersialnya ke Arab Saudi.
"Jalur penerbangan ke sana baru dibuka tanggal 20 Juni mendatang jadi mereka mungkin akan mensukseskan itu dulu karena sampai tadi pagi belum menyatakan berminat," katanya.
Berkenaan dengan hal itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Hasrul Azwar mengatakan, dewan tidak keberatan jika pemerintah membuka peluang kepada maskapai penerbangan lain untuk terlibat dalam pengangkutan jemaah haji.
"Kalau memang itu memungkinkan tidak ada masalah, yang penting pelayanan jemaah tetap diutamakan. Jemaah harus mendapat pelayanan yang adil, bermartabat dan profesional," katanya.
Apalagi, dia melanjutkan, jika maskapai penerbangan yang bersangkutan menawarkan pelayanan yang lebih baik dengan harga bersaing. Tahun lalu pemerintah menggunakan jasa maskapai penerbangan Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines untuk pengangkutan jemaah haji.
Menurut Hasrul, meski belum sempurna namun kinerja mereka lebih baik dibandingkan pada tahun sebelumnya.
"Keterlambatan waktu pemberangkatan dan pemulangan masih harus diminimalkan. Pelayanan kepada jemaah harus ditingkatkan, makanan juga sebaiknya disesuaikan dengan daerah embarkasi jemaah," demikian Hasrul Azwar. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009
