Permintaan itu disampaikan sejumlah anggota Komisi VII DPR dalam rapat dengar pendapat dengan Karen dan jajaran direksi Pertamina lainnya di Jakarta, Selasa.
Anggota Komisi VII DPR Alvin Lie mengatakan direksi baru Pertamina harus membuktikan bahwa pilihan pemerintah memang benar-benar layak.
"Biarkan mereka bekerja. Nanti, kalau sudah enam bulan bekerja, baru dinilai," katanya.
Hal senada dikemukakan Tjatur Sapto Edy. Menurut dia, Karen telah menjanjikan akan melakukan enam program utama.
"Meski tidak ada yang baru dari keenam program tersebut, kami minta Dirut Pertamina membuktikan janjinya," ujarnya.
Tjatur juga meminta Pertamina menjadi pemilik mayoritas dari setiap blok migas yang dikelolanya.
Keenam program yang dijanjikan Karen adalah menjamin pasokan BBM dan elpiji, peningkatan produksi migas, melanjutkan program jangka panjang, mengedepankan efektifitas dan efisiensi, mempercepat transformasi, dan menjaga intregitas dengan tetap bekerja secara profesional.
Anggota Komisi VII DPR lainnya, Bur Maras, meminta Pertamina segera membangun kilang BBM guna memenuhi kebutuhan dalam negeri.
"Kilang ini buat memenuhi kebutuhan BBM rakyat, jadi Pertamina mesti segera membangun," katanya.
Ia menambahkan, Pertamina tidak perlu takut merugi karena pasarnya sudah jelas.
"Jadi, tidak ada alasan Pertamina tidak membangun kilang," ujarnya.
Sedang Effendi Simbolon meminta Karen menghentikan segala bentuk KKN dalam proses pengadaan, baik minyak mentah maupun BBM.
Namun, dalam rapat tersebut, Karen belum sempat memberikan jawaban atas pertanyaan anggota Dewan karena Karen meminta waktu meninggalkan ruang rapat terlebih dahulu untuk menghadiri rapat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Pabrik Pupuk Kujang, Cikampek, Jabar.
Rapat Dirut Pertamina dan Komisi VII DPR selanjutnya dengan agenda jawaban Karen dijadwalkan dalam pekan ini juga.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2009
