Medan (ANTARA News) - Penyidik Polda Sumatera Utara memeriksa sejumlah anggota DPRD setempat, untuk meminta keterangan mengenai unjuk rasa anarkis pendukung pembentukan provinsi Tapanuli Selasa pekan lalu (3/2) yang menewaskan Abdul Aziz Angkat.

Pemeriksaan oleh delapan juru periksa (Juper) dari Polda Sumut itu berlangsung di ruangan Fraksi Partai Golkar Gedung DPRD Sumut di Medan, Selasa.

Menurut Wakil Ketua DPRD, H Hasbullah Hadi, pemeriksaan dilakukan terhadap para anggota dewan yang bersedia dengan suka rela membantu penyidikan.

"Pemeriksaan terhadap anggota dewan ini untuk membantu penyidik. Anggota dewan bersedia dengan suka rela diperiksa dan memberi keterangan tanpa harus mendapat izin dari Mendagri atas nama Presiden," katanya.

Hingga pukul 15.00 WIB, tercatat sudah 10 anggota dewan yang memberikan keterangan kepada penyidik.

Mereka adalah Amas Muda Siregar, H Marzuki, A Hanafi Harahap, Syukran J Tanjung, Mahmuddin Lubis, Sujarwono, Rusli Batubara dan Darmataksiah, semuanya dari Fraksi Partai Golkar.

Kemudian Abdul Hasan Harahap dari Fraksi PPP dan Ristiawati dari Fraksi Demokrat. Dua anggota dewan lainnya, masing-masing Azwir Syofyan (PAN) dan Hasnan Said (Partai Golkar), telah terlebih dahulu memberi keterangan kepada pihak penyidik.

Ristiawati seusai pemeriksaan mengatakan, dirinya disodori 21 pertanyaan oleh penyidik. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seputar insiden yang berlangsung di gedung DPRD Sumut pada hari itu.

"Kita ditanya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dan siapa-siapa saja pelaku aksi yang kita kenal. Juper juga memperlihatkan sejumlah foto kepada kita dan menanyakan apakah kita mengenal orang-orang di foto-foto itu atau tidak," ujarnya.

Ristiawati mengaku menjalani pemeriksaan selama sekitar satu jam sejak pukul 11.00 WIB.

Sampai berita ini diturunkan, sejumlah anggota DPRD Sumut lainnya juga masih menjalani pemeriksaan di ruangan Fraksi Partai Golkar.
(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009