"Sudah selesai, dan tidak perlu dikembangkan lagi," ujar Menhan usai mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Sementara itu, Juru bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng mengatakan, pernyataan Presiden Yudhoyono yang dikemukakan pada acara pengarahan kepada peserta Rapim TNI dan Rakor Polri pada 29 Januari 2009 justru untuk menegaskan netralitas TNI/Polri.
"Salah satu kunci reformasi itu adalah netralitas TNI/Polri dalam kegiatan-kegiatan politik praktis, baik kelembagaan maupun individual. Ini perlu ditegaskan Presiden, karena selain sebagai kepala negara juga dulu saat jadi Kasospol beliau juga merumuskan cetak biru dari reformasi TNI/Polri," tutur Andi.
Lima tahun lalu, lanjut Andi, bukan rahasia lagi dan ramai dimuat oleh media massa bahwa ada anggota TNI/Polri yang melanggar asas netralitas TNI/Polri dalam pelaksanaan Pemilu 2004.
"Karena itu Presiden mengatakan, yang dulu sudah saya maafkan tapi jangan terulang lagi," ujarnya.
Andi menyatakan Presiden dalam pernyataannya pun sudah mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap informasi yang mengungkapkan anggota TNI/polri menjadi tim sukses calon presiden tertentu dalam Pemilu 2009.
Ia mengaku Presiden mendapatkan informasi tersebut dari pesan pendek yang masuk kepadanya. "Biasa lah, Presiden dapat sms, informasi yang masuk," ujarnya.
Andi membantah bahwa pernyataan Presiden tentang ABS tersebut merupakan cerminan kekhawatirannya menghadapi Pemilu 2009.
Menurut Andi, Presiden hanya mengingatkan agar TNI/polri bersikap netral pada Pemilu 2009. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009
