Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menyebut izin penggunaan Monas untuk Formula E dari Kemensetneg belum keluar sehingga menurut dia usulan dari PSI untuk mengalihkan anggaran balap mobil itu, lebih masuk akal.

"Saya dapat info itu (izin penggunaan Monas) belum keluar untuk Formula E dari Pak Pratikno (Mensesneg). Oleh karena itu, saya setuju dan sangat mendukung pernyataan PSI (pengalihan anggaran)," kata Ida di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin.

Ida sendiri malahan berharap surat tersebut tidak dikeluarkan untuk lintasan Formula E diaplikasikan di Monas karena bertubrukan dengan aturan cagar budaya.

"Harusnya tidak boleh. Saya berpikir untuk Pemprov DKI pertimbangkan ulang deh kalau memang Formula E itu di DKI karena memang tidak memadai situasinya," ujar politikus PDIP itu.

Situasi yang tidak memungkinkan itu, kata Ida, penggunaan jalan yang akan mengganggu lalu lintas masyarakat.

Baca juga: Dinas Bina Marga DKI yakin pengerjaan rute Formula E tepat waktu

Baca juga: Bahas Formula E, Anies akan temui Presiden Jokowi malam ini

"Apalagi dengan kemarin wacana Thamrin-Sudirman mau gabung berapa banyak orang jalan di sana? Kalau saya sebagai anggota dewan ditanya, lebih baik jangan ada deh Formula E. Hambur-hamburin duit dan efek bagusnya tidak ada walau sudah dibayarkan commitmen fee-nya," kata Ida.

Jikapun mau, kata Ida, Formula E lebih baik dilaksanakan di Sentul yang memang merupakan trek balap sehingga dipastikan keamanannya serta tidak akan mengganggu masyarakat ataupun jalanan.

"Tidak mengganggu orang berlalu lintas. Di sentul lebih lengkap. Fasilitasnya lengkap, ada. Tidak memboroskan pembiayaan juga. Jika disebut untuk dongkrak wisatawan, apakah adanya Formula E mendongkrak wisatawan? Kecil banget kok. Dari segi ekonomi mendongkrak juga sangat kecil tidak imbang dengan pengeluaran yang dikeluarkan oleh APBD," ucapnya.

PSI yang menyatakan bahwa anggaran untuk Formula E lebih baik dialihkan untuk banjir. Hal ini, menurut Ida, masuk akal pasalnya rakyat Jakarta masih butuh sentuhan atau konsentrasi dari Gubernur Anies Baswedan terkait dengan penyelesaian banjir.

"Ini yang menjadi prioritas menurut saya dan memang harus ditangani segera, tidak boleh tidak. Itu yang saat ini sedang dibutuhkan," katanya.

Ia melanjutkan, "Akan tetapi,  itu tergantung kita mau atau tidak. Saya pikir harusnya bisa. Jadi, tergantung kemauannya mau memindahkan (anggaran) atau tidak."

Sebelumnya, Fraksi PSI meminta gelaran balap mobil listrik Formula E dibatalkan dan anggaran Rp1,2 triliun untuk antisipasi banjir.

Baca juga: Soal Formula E, DPRD DKI ikuti saran Setneg

Baca juga: Anggaran Formula E disarankan untuk tangani banjir

Baca juga: Formula E di Monas diminta dikaji kembali

"Awal tahun baru 2020 Jakarta mengalami banjir besar, padahal cuma hujan sehari. Seharusnya antisipasi banjir menjadi prioritas utama Pemprov DKI, bukan Formula E. Rakyat Jakarta kebanjiran tetapi gubernurnya malah bikin acara balapan mobil," ucap Anggota Fraksi PSI Justin Adrian dalam keterangannya, Kamis (6/2).

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebelumnya menargetkan pendapatan sebesar Rp50 miliar dari penyelenggaraan Formula E 2020. Pendapatan itu direncanakan berasal dari penjualan tiket, sponsor, local hospitality, dan pendapatan lainnya.
Pewarta:
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2020