Kapuas Hulu memiliki potensi wisata luar biasa, terutama Danau Sentarum. Pengembangan potensi wisata Danau Sentarum masih memerlukan perhatian serius pemerintah pusat
Putussibau, Kapuas Hulu (ANTARA) -
Usai mengunjungi daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar ramah tamah dengan pemerintah daerah setempat yang juga dihadiri sejumlah tokoh masyarakat dan anggota DPRD.
 
"Kami menyambut baik kunjungan Komite III DPD RI dengan harapan dapat mendorong percepatan pembangunan di Kapuas Hulu," kata Bupati Kapuas Hulu, Abang Muhammad Nasir saat menerima Komite III DPD RI di Gedung DPRD Kapuas Hulu Kalimantan Barat, Rabu.

Kunjungan Komite III DPD RI tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I Komite III DPD RI, Evi Apita Maya dari Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan sembilan senator lainnya yaitu Wakil Ketua III, Muhammad Rakhman senator dari Kalimantan Tengah.

Kemudian, Erlinawati dari Kalimantan Barat, Willem dari Sumatera Utara, Muslim M Yatim dari umatera Barat, Fernando Sinaga dari Kalimantan Utara, senator dari Daerah Istimewa Yogyakarta Hilmy Muhammad, senator dari Maluku Utara yaitu Suryati Armaiyn, senator dari Sulawesi Selatan Andi Muh Ishan dan Senator dari Helina Murib dari Papua.
 
Bupati mengatakan bahwa Kapuas Hulu memiliki potensi wisata luar biasa, terutama Danau Sentarum.

Disampaikannya bahwa sebagai upaya promosi wisata Kapuas Hulu telah mengagendakan Festival Danau Sentarum yang dilaksanakan setiap tahun dan melibatkan beberapa negara tetangga.
 
Pada 2020, kata Nasir, Festival Danau Sentarum akan dilaksanakan Desember 2020. Untuk itu diharapkan keterlibatan pemerintah pusat untuk menyukseskan kegiatan tersebut dengan memperhatikan fasilitas yang memadai.
 
"Pengembangan potensi wisata Danau Sentarum masih memerlukan perhatian serius pemerintah pusat," kata Nasir.
 
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan keluhannya terkait kekurangan guru SD dan SMP di Kapuas Hulu, sedangkan setiap tahunnya ratusan guru pensiun, namun ada larangan pengangkatan guru honorer.
 
Begitu juga bidang kesehatan, kata Nasir, fasilitas kesehatan memerlukan pembenahan yang serius agar tercipta kualitas kesehatan yang baik.
 
Bahkan, kondisi wilayah yang berbatasan dengan Malaysia, mengharuskan kita waspada terhadap virus corona.
 
" Untuk saat ini di Kapuas Hulu tidak ada masyarakat yang terkena virus corona, tetapi penyakit masyarakat yang sering terjadi adalah diare," katanya.
 
Terkait BPJS Kesehatan, menurut Nasir, masyarakat belum memahami manfaat asuransi kesehatan. Kebanyakan baru mendaftar saat sakit, sedangkan kuota bantuan pemerintah dan pemda terbatas.

Selain itu, kata Abang Muhammad Nasir, tempat pendaftaran tidak tersedia di semua kecamatan, bahkan pelayanan tidak sesuai dengan jumlah iuran.
 
Sementara itu Wakil Ketua I Komite III DPD RI Evi Apita Maya, senator asal NTB, menyatakan fokus Komite III saat ini adalah pendidikan anak disabilitas, yakni bagaimana pendidikan mereka bisa terlayani dengan baik, di mana sekolah dan guru harus siap.
 
Komite III juga mengharapkan pembenahan iuran BPJS, pelayanan, dan gaji pimpinannya yang tidak masuk akal.
 
" BPJS sekarang ini menjadi sorotan, baik pelayanan maupun dari sisi penghasilan pegawai BPJS yang tidak masuk akal," kata Evi.
 
Sedangkan untuk persoalan pendidikan dan kesehatan yang dihadapi oleh setiap daerah di Indonesia, diakuinya rata-rata memiliki keluhan yang sama.
 
" Semua yang dijelaskan bapak bupati terkait pendidikan dan kesehatan di Kapuas Hulu, akan kami sampaikan kepada menteri terkait saat rapat kerja di DPD RI, termasuk juga apa yang kami temukan selama kunjungan kerja ke Kapuas Hulu," kata Evi.
 

Pewarta: Teofilusianto Timotius
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2020