Jakarta (ANTARA News) - Anggaran pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2009 tidak akan dikurangi sehubungan krisis keuangan dunia yang kemungkinan berdampak terhadap kondisi keuangan dalam negeri, kata Sekjen Komisi Pemilihan Umum (KPU) Suripto Bambang Setyadi. "Pada rapat dengan Depkeu (beberapa hari lalu), program prioritas tidak kena (potong) seperti kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan pemilu," kata Bambang, di Jakarta, Selasa, usai pertemuan antara manajemen LKBN ANTARA dengan Sekjen KPU dan pengurus lainnya di kantor lembaga itu. Hadir pada pertemuan tersebut, Dirut LKBN ANTARA Ahmad Mukhlis Yusuf, Direktur Pemberitaan Saiful Hadi, Wapemred Nasional dan Daerah Akhmad Kusaeni, anggota KPU Syamsul Bahri serta Wakabiro Teknis dan Hupmas KPU Syafiadi S Yatim. Ditanya apakah ada perubahan atau penambahan dana sehubungan kemungkinan krisis, Bambang mengatakan, untuk sementara akan dilakukan pergeseran-pergeseran anggaran dari satu kegiatan ke kegiatan lagi agar anggaran yang ada mencukupi Sementara pada 2009, Bambang mengatakan, KPU mengusulkan anggaran sebesar Rp14,1 triliun. Angka tersebut sudah diusulkan sejak 2007. Anggaran tersebut, katanya termasuk biaya petugas dan juga distribusi keperluan pemilu hingga ke tempat pemungutan suara. Pada tahun 2004, anggaran untuk distribusi ditangani oleh APBD, namun pada 2009 dari APBN. Anggaran tahun 2009 tersebut, katanya, akan dibahas dengan Komisi II DPR pada Selasa siang (15/10). Ia berharap anggaran tersebut disetujui. (*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2008