Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kesepakatan politik menyangkut privatisasi BUMN tidak menambah kekhawatiran di tengah kondisi pasar yang rapuh dan rentan. "Memang dalam suasana yang masih sangat rapuh dan rentan seperti sekarang, pemerintah dan DPR dituntut tidak membuat kesepakatan yang bisa menambah kekhawatiran," kata Menkeu dalam rapat Kerja Komisi XI DPR yang membahas privatisasi BUMN dan dividen BUMN di Jakarta, Kamis. Menurut dia, penentuan waktu pelaksanaan privatisasi dan ketepatan caranya perlu pembahasan lebih dalam sehingga diperoleh keputusan yang tepat. Rapat Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan dan Menneg BUMN Sofyan Djalil yang dipimpin Wakil Ketuanya, Asman Abnur, antara lain membahas rencana privatisasi tahun 2008 atas PT Bank BTN, PT Krakatau Steel, PTPN III, PTPN IV, PTPN VI, PT Garuda Indonesia, dan PT Yodya Karya. "Surat permintaan Menkeu kepada Komisi XI DPR sudah disampaikan sejak Januari 2008, dan sejak Januari hingga hari ini suasana dan situasi pasar sudah berubah sangat drastis," katanya. Menurut dia, pembuatan keputusan yang cukup lama menyangkut privatisasi BUMN juga perlu mendapat perhatian dikaitkan perubahan yang cukup drastis itu. "Perubahan momentum perlu disimak dalam membuat kebijakan publik terutama keputusan penting seperti privatisasi," kata Menkeu. (*)

Copyright © ANTARA 2008