"Lakukan terobosan dan inovasi terhadap dana investasi sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan peserta. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat juga perlu dimasifkan," kata Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene dalam rilis, Selasa.
Felly mengungkapkan, pihaknya juga telah meminta BPJS bidang Ketenagakerjaan untuk menyampaikan data terkait neraca laporan keuangan dan hasil audit dari kantor akuntan publik, hasil evaluasi program dan kegiatan tahun 2018, daftar perusahaan beserta nominal investasi, hasil temuan BPK yang sudah dan belum ditindaklanjuti, nama desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan dan data PERISAI yang aktif serta data mitra usaha program vokasi yang diselenggarakan.
Baca juga: DPR soroti pengelolaan investasi dalam BPJS Ketenagakerjaan
Ia juga mengemukakan, dalam rangka meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Komisi IX DPR RI meminta BPJS bidang Ketenagakerjaan melakukan upaya-upaya dengan memperluas kepesertaan di golongan industri rumahan pekerja rentan dan pekerja migran Indonesia (PMI).
Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan sebanyak 1.000 pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari perusahaan, dapat mengikuti program vokasi untuk meningkatkan SDM unggul dan memiliki peluang untuk kembali bekerja di tempat awal maupun secara mandiri.
Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Krishna Syarif di Tangerang, Rabu (6/11) menjelaskan, vokasi adalah program BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan SDM yang unggul.
Untuk mensukseskan program ini, BPJS Ketenagakerjaan melibatkan semua pihak seperti perusahaan, lembaga pelatihan, pemerintah daerah dan juga serikat pekerja.
Baca juga: BPJS-TK sudah kantongi hasil investasi Rp23 triliun
Harapannya adalah, ketika ada pekerja yang mengalami PHK maka bisa disalurkan melalui program vokasi. Sehingga tetap memiliki keterampilan untuk kemudian disiapkan jika perusahaan tersebut membutuhkan kembali tenaga kerja.
"Atau nantinya pekerja tersebut dapat membuka peluang usaha kerja dari hasil belajar di lembaga pelatihan sehingga masalah PHK dapat teratasi," ujarnya.
Program vokasi ini, mulai dijalankan per bulan September dan ditarget hingga akhir bulan Desember 2019 dapat diikuti 1.000 peserta.
"Kami ajak semua pihak untuk terlibat. Ini bagian dari mengatasi pengangguran dari PHK. Peran perusahaan sangat besar, ketika ada yang di PHK maka bisa diikutsertakan dalam program vokasi BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya dalam pertemuan bersama 140 perusahaan se Banten di Serpong Tangerang.
Krishna menuturkan, Banten adalah pilot project bersama DKI Jakarta dan Jawa Barat dalam program vokasi. Meskipun, program ini sudah disosialisasikan juga di daerah lain seperti NTT dan jawa tengah.
Saat ini, sudah ada empat lembaga pelatihan yang siap membantu peningkatan keterampilan pekerja. Bahkan, lembaga pelatihan tersebut bisa menyiapkan modul yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan maupun pekerja.
"Kami akan perbanyak lembaga pelatihan untuk bisa ikut serta dalam mensukseskan program vokasi. Karena, ini adalah program pusat dan juga memenuhi kebutuhan pasar dengan SDM yang unggul," paparnya.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2019
