Jayapura (ANTARA News) - Tugas "Papua Knowledge Center" (PKC) atau Pusat Pengetahuan Papua yang mulai operasional pekan lalu dikhawatirkan bertabrakan atau tumpang tindih dengan fungsi instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua seperti Bappeda. "Apa yang dilakukan lembaga baru ini tidak jauh berbeda dengan yang selama ini dikerjakan oBappeda, PDE, Bikda dan instansi pemerintah lainnya sehingga hanya membingungkan rakyat," kata Wakil Ketua Komisi A DPR Papua Ramses Wally di Jayapura, Jumat. Tugas PKC yang antara lain memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan menghimpun informasi daerah itu faktanya sudah dan sedang dilakukan Bappeda, Bikda, PDE dan BPMD. Ramses mengkhawatirkan, data yang dimilki PKC disalin dari hasil kerja perguruan tinggi, LSM dan lembaga-lembaga Pemerintah Provinsi Papua. "Kehadiran PKC secara tidak langsung telah melumpuhkan tugas dan fungsi Bappeda, PDE,Bikda dan BPMD," kata Ramses. Ramses juga mengkhawatirkan kehadiran PKC hanya mengikuti kecenderungan saja sehingga begitu penggagasnya tidak lagi menjabat Gubernur maka lembaga ini pupus. "Apakah kehadiran ketika terjadi pergantian gubernur maka akan berubah pula kebijakan mengenai PKC?" tanya Ramses ragu. Sementara itu, Kepala Bikda Provinsi Papua Fred Menufandu SH menjelaskan, PKC dibentuk karena lebih dari 30 tahun kegiatan pembangunan di Papua tak berhasil memperbaiki kehidupan suku asli Papua. Ia menyebut hasil pembangunan selama ini tidak dinikmati merata oleh masyarakat asli Papua di pedalaman dan warga perkotaan. Ada indikasi kekeliruan dalam menyusun strategi pembangunan di Papua selama ini. Untuk itu, guna memberdayakan warga Papua khususnya di pedalaman, Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu membentuk PKC, terang Fred. (*)

Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2008