"Atas nama pimpinan dan anggota Fraksi PKS DPR RI kami ucapkan selamat bekerja kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju. Tugas besar menanti untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat Indonesia," kata Jazuli di Jakarta, Rabu.
Jazuli menjelaskan agenda prioritas pertama, pembenahan sistemik jaminan kesehatan nasional (JKN) terutama pada aspek perbaikan sistem dan pelayanan kesehatan peserta BPJS.
Menurut dia, Fraksi PKS sementara ini tetap menolak kenaikan iuran BPJS karena tidak menyentuh aspek pembenahan sistem pelayanan JKN secara komprehensif karena jangan ketidakberesan sistem dibebankan kepada masyarakat ongkosnya.
"Kedua, sektor ketenagakerjaan bagaimana kementerian menciptakan lapangan kerja baru yang menyerap banyak SDM bangsa dan menumbuhkan secara masifnya UMKM," ujarnya.
Menurut dia, Presiden Jokowi sudah menjanjikan akan menyiapkan "omnibus law" untuk regulasi cipta tenaga kerja dan pemberdayaan UMKM saat pelantikan Presiden.
Langkah itu menurut Jazuli sejalan dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) inisiatif Fraksi PKS yaitu RUU Kewirausahaan Nasional sehingga Jokowi tidak usah repot-repot lagi menyusun RUU dari awal.
Ketiga menurut dia, sektor kemandirian ekonomi dengan mengerem bahkan menghentikan laju hutang negara untuk kemudian melunasinya, mewujudkan kedaulatan pangan hingga swasemba, serta menumbuhkan ekonomi kreatif yang bertumpu pada potensi dan sumber daya nasional.
"Terus terang kita khawatir dengan kemandirian ini di tengah utang negara yang membengkak, laju investasi asing, tenaga kerja asing dan barang impor yang masif, tanpa proteksi dan keberpihakan yang kuat terhadap sumber daya dan produk dalam negeri," kata Jazuli.
Jazuli menilai para menteri di Kabinet Indonesia Maju bisa langsung "tancap gas" sehingga tidak perlu lama penyesuaian agar rakyat bisa langsung merasakan manfaat kebijakan dan perubahan ke arah kemajuan.
Baca juga: PKS minta Resolusi Jihad masuk catatan sejarah Nasional
Baca juga: Akademisi: Kekuatan PKS sebagai oposisi di parlemen tidak cukup
Baca juga: Fraksi PKS siap ambil jarak kritis terhadap pemerintah
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
