BPKP Audit Asuransi Fiktif DPRD Semarang

Semarang (ANTARA News) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah mulai mengaudit kasus dugaan korupsi asuransi jiwa fiktif DPRD Kota Semarang, Kamis (7/8). Kepala BPKP Jateng, Arzul Andalisa, mengatakan, BPKP hanya mengaudit dugaan penyimpangan penggunaan dana ansuransi APBD tahun 2002. "Sementara penggunaan asuransi jiwa DPRD pada APBD 2003 kan sudah dilakukan diaudit," katanya. Andaliza mengatakan, audit tersebut dilakukan karena banyaknya permintaan untuk melakukan hal itu. Ditanya soal target waktu penyelesaian audit, ia mengatakan, pihaknya belum bisa menyebutkan kapan audit terhadap dugaan kasus korupsi asuransi jiwa fiktif DPRD Kota Semarang itu, selesai. "Itu, tergantung kondisi di lapangan. Jadi, tidak bisa dipastikan," katanya. Sebelumnya, Polda Jateng, mengusut kasus dugaan korupsi asuransi jiwa fiktif APBD 2002-2003, setelah mendapat laporan mantan Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Hamas Ghanny dan pengacaranya. Tercatat, sebagai terlapornya adalah Wali Kota Semarang, Sukawi Sutarip.(*)

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008

5 September 2008

bagaimana nggak cari uang kalau sudah duduk-duduk di kursi DPRD/DPR, karena untuk dapat nya kursi itu harus di beli sebelum nya, begitu dapat tempat kerjanya cari uang aja nggak pernah mikirin nasib rakyat nya, apapun itu partainya dikarenakan pokok masalah nya itu sebelum dapat tempat/kursi harus ngeluarin uang banyak jadi sewaktu jadi pejabat harus cari uang untuk penggantinya, jadi para wakil rakyat kita itu yang duduk di DPRD/DPR udach nggak punya malu dan martabat.

0 0 Balas LaporkanHapus
8 Agustus 2008

selalu anggota DPRD,dimana-mana ada saja yang bermasalah terutama dibidang uang,apa sih yang dikerjakan sebenarnya anggota yang seperti itu,kalau memang tidak sanggup jadi anggota DPRD yang baik berhenti saja daripada moral bangsa tercoreng,semestinya malu dong.

0 0 Balas LaporkanHapus