Jakarta (ANTARA News) - Upaya untuk melakukan penghematan energi oleh pemerintah bukan berarti menjadi alasan untuk membatasi pertumbuhan kendaraan di tanah air. "Kita bisa hemat energi kalau jalannya lancar. Sekarang kita berangkat dari rumah ke tempat kerja membutuhkan waktu dua kali dari seharusnya karena macet, jadi harus dicari akar permasalahannya apa, lalu dicari jalan keluarnya," kata Presiden Direktur PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, Gunadi Sindhuwinata, di Jakarta, Selasa. Dia mengatakan pemborosan energi di jalan raya yang merupakan 70 persen dari pemakaian BBM termasuk salah satunya karena kemacetan lalu lintas. Jika kemacetan dapat diurai maka penghematan tentu dapat dilakukan. "Masalahnya jadi apa. Kita hemat energi, kita hemat subsidi jadi tidak perlu ribut lagi," ujar dia. Menurut dia, pertumbuhan jalan hanya mencapai 0,1 persen per tahun sedangkan pertumbuhan otomotif minimun 10 persen per tahun. Kecepatan pertumbuhan otomotif jelas terjadi karena perkembangan ekonomi, tetapi sayangnya tidak diimbangi dengan infrastruktur yang cukup sehingga menjadi masalah. Sebelumnya, pada pembukaan acara dialog Hipmi di Palembang, Minggu (6/7), Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pertumbuhan kendaraan di tanah air mencapai 46 persen per tahunnya. Hal tersebut perlu diimbangi dengan pertumbuhan infrastruktur, jika tidak kemacetan justru akan berdampak pada pemborosan energi. Wapres mengatakan pemerintah sedang mengkaji aturan untuk laju pertumbuhan kendaraan bermotor guna menghemat energi dan membatasi subsidi. Ada dua opsi yang diperhatikan, menaikan harga BBM atau membatasi kendaraan. Lebih lanjut, Wapres mengatakan, opsi lain yang mungkin dipertimbangkan adalah menaikan pajak kendaraan mengingat di luar negeri pajak kendaraan sangat tinggi. Pemda menjadi pihak yang berwenang menaikan pajak kendaraan.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008