Baik, kalau tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, maka kami menyetujui tambahan anggaran tersebutJakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp79,2 miliar dari pagu anggaran Tahun 2020 senilai Rp271,5 miliar menjadi Rp350,7 miliar.
"Kami mengajukan tambahan anggaran Rp79 miliar, dengan berangkat dari pengalaman yang lalu banyak kegiatan yang di luar ekspektasi, karena dinamika yang terjadi di lapangan,” kata Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan saat menggelar rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Senin.
Dalam paparannya, Luhut menyampaikan bahwa tambahan anggaran yang diajukan bertujuan untuk mendukung beberapa program yang dinilai bersifat dinamis.
Adapun program tersebut yakni, Program Dukungan Manajemen Teknis Sekretariat Kemenko Kemaritiman sebesar Rp11 miliar yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp1 miliar; dan Layanan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, Pengelolaan Kerja Sama, dan Organisasi dan Tata Laksana sebesar Rp10 miliar.
Kemudian, Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman sebesar Rp68,2 miliar yang terdiri dari Koordinasi Implementasi Program Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahap II 2020-2024 sebesar Rp2 miliar.
Selanjutnya, Koordinasi Penyelesaian Kasus Montara Ciass Action di Pengadilan Sydney Australia dan Persiapan untuk Gugatan di Pengadilan Dalam Negeri sebesar Rp13,4 miliar, serta Koordinasi Implementasi Kebijakan Program Satu Juta Nelayan Berdaulat sebesar Rp2 miliar.
Selain itu, Koordinasi Kebijakan Hukum dan Perjanjian Maritim sebesar Rp4 miliar, Koordinasi Keamanan dan Ketahanan Maritim sebesar Rp11,5 miliar, Koordinasi Delimitasi Zona Maritim sebesar Rp8 miliar, Sekretariat GMG BRI senilai Rp10 miliar, Kendaraan Bermotor Listrik senilai Rp1,5 miliar, serta Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sebesar Rp1 miliar.
Kemudian, Pengendalian Status dan Kualitas Geopark Nasional sebesar Rp4 miliar, Pengendalian Pelaksanaan RAN Sampah Laut senilai Rp4,5 miliar, dan Dukungan Operasional Selretariat Pengarah Citarum sebesar Rp4 miliar.
Selanjutnya yakni Annual Maintainance ArcGIS Desktop Standar License sebesar Rp300 juta dan terakhir Kebijakan Kesehatan Laut Indonesia sebesar Rp2 miliar.
Pimpinan Badan Anggaran Melchias Markus Mekeng yang memimpin raker mengetuk palu tanda setuju terhadap pengajuan tambahan anggaran tersebut.
“Baik, kalau tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, maka kami menyetujui tambahan anggaran tersebut,” kata Mekeng.
Baca juga: Pemerintah-DPR sepakati postur sementara RAPBN 2020
Baca juga: Banggar DPR-Pemerintah gelar rapat kerja bahas RUU APBN 2020
Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2019
