Jakarta (ANTARA News) - Kalangan nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) mengeluhkan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi belakangan ini sehingga dirasakan mengganggu usaha menangkap ikan. Keluhan nelayan itu disampaikan oleh DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) yang dipimpin Ketua Umumnya Sumyaryo M Sumiskum langsung kepada Menteri Perikanan dan Kelautan Freddy Numberi di Jakarta, Kamis. Meskipun para nelayan mengalami kesulitan, namuan tidak akan melakukan aksi massa dan jsutru menggunakannya media untuk berdialog dan menyampaikan keluhannya itu. Oleh karena itu, Sumyaryo meminta pemerintah untuk bisa menolong para nelayan tersebut. "Masalah kelangkaan BBM ini yang tadi paling banyak dibicarakan," ungkap Ketua Umum DPP HNSI, Sumyaryo M Sumiskum. Ganggu kerja nelayan Menurut Sumyaryo sejak pemerintah menyampaikan kepastian kenaikan harga BBM, kelangkaan BBM mulai terjadi. Sumyaryo mengeluhkan kelangkaan itu karena sudah mengganggu kerja nelayan. "Sudah mahal, langka lagi, bagaimana kita bisa bekerja," kata Sumyaryo. Dalam kondisi terpaksa, tambah Sumyaryo, nelayan kerap membeli BBM dengan harga mahal. Bahkan untuk nelayan di luar Pulau Jawa, harga solar yang dibeli di pasaran sudah melebihi patokan harga yang ditetapkan pemerintah. Tak hanya menjelang kenaikan harga BBM ini, tapi jauh hari sebelum ini. Ia mencontohkan harga solar di Sangihe Talaud yang biasa dibeli nelayan menjadi seharga Rp9.000 per liter. "Bagi nelayan, kalau memang terpaksa harganya mahal, tetap dibeli asalkan harga ikan sedang baik dan BBM-nya tidak langka," katanya. Sumyaryo membantah tudingan bahwa sekarang banyak nelayan yang lebih memilih menjual BBM kapalnya ke industri atau kapal-kapal asing. Pasalnya, sumber pasokan BBM bagi nelayan mudah dilacak dan dapat ditelusuri oleh Pertamina atau aparat keamanan. Ia menduga kelangkaan BBM untuk nelayan ini dikarenakan adanya masalah dalam distribusi penjualannya. Berikan subsidi es Saat bertemu Menteri Kelautan, pengurus HNSI banyak memberikan masukan tentang fasilitas atau kemudahan yang bisa diberikan kepada nelayan untuk mengurangi beban operasional akibat kenaikan harga BBM. Salah satunya, HNSI mengusulkan diberikannya subsidi es bagi nelayan. Es yang digunakan untuk mengawetkan ikan hasil tangkapan nelayan itu bisa digratiskan dengan bantuan dari pemerintah. Menurut Sumyaryo, es gratis itu bisa diberikan pemerintah di beberapa tempat konsentrasi nelayan yang memang paling terkena dampak kenaikan harga BBM. Fasilitas es gratis ini dinilainya akan sangat membantu nelayan untuk menekan biaya operasionalnya. Dicontohkannya, untuk 20 ton ikan saja diperlukan biaya es Rp3 juta lebih. "Pak Menteri bisa menerima usulan ini, nanti soal teknis penyaluran es gratis ini akan dibicarakan lebih lanjut," katanya. Selain bantuan es gratis, Sumyaryo menyebutkan pemerintah juga bersedia untuk menurunkan biaya sistem monitoring kapal yang menggunakan peralatan satelit. Sesuai dengan ketentuan pemerintah, kapal nelayan dengan bobot mati tertentu diwajibkan memasang perangkat sistem pengawasan yang dikontrol langsung oleh DKP. "Namun berapa besar penurunan biayanya, tadi belum dibicarakan secara detail," katanya.(*)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008