Samarinda (ANTARA News)- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kaltim menolak rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Demikian diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Kaltim, Hadi Mulyadi, kepada wartawan di Samarinda, Rabu. "Masyarakat saat ini masih berada dalam kondisi susah, sehingga tak tepat jika pemerintah berencana menaikkan harga BBM. Melalui hasil rapat internal partai, DPW PKS Kaltim dengan tegas menolak rencana itu," kata Hadi Mulyadi ditemui saat mengunjungi antrian pembelian minyak tanah di Jalan AW. Sjahranie, Samarinda. Pemerintah kata ketua DPW PKS Kaltim yang juga sebagai anggota DPRD Kaltim tersebut, masih bisa menghindari terjadinya defisit APBN melalui penghentian proyek-proyek pembangunan. "Pembangunan dilakukan untuk rakyat, tetapi apa gunanya membangun jika rakyat sengsara. Jadi, mestinya subsidi yang diperbesar sementara pembangunan yang dikurangi dulu," ujar cawagub Kaltim yang mendampingi Achmad Amins sebagai cagub Kaltim tersebut. Prihatin dengan rencana pemerintah yang selalu menyengsarakan rakyat Hal senada diungkapkan Ketua fraksi PKS DPRD Samarinda, Sarwono SP. Ia mengaku prihatin dengan rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM. "Setelah dilanda berbagai bencana, penggusuran dan kenaikan harga kebutuhan pokok, kondisi masyarakat saat ini sangat memprihatinkan. Jadi tidak tepat jika pemerintah menaikkan harga BBM,"kata Sarwono. Mestinya kata dia, pemerintah mencari upaya lain untuk menghindari kenaikan harga BBM, melalui penghematan dan pengurangan alokasi anggaran ke semua departemen dan instansi pemerintah serta. "Tahun 2005 lalu, kami (PKS, red) mengajukan tiga opsi kepada pemerintah untuk menghindari kenaikan harga BBM. Opsi pertama, menarik semua sisa anggaran yang ada di setiap departemen dan instansi yang nilainya mencapai Rp 25 triliun, membatasi pengajuan anggaran kepada setiap departemen senilai Rp 30 triliun serta tidak memberikan subsidi langsung kepada masyarakat yang nilainya Rp 5 triliun," imbuhnya. "Jadi, jika hal itu dilakukan, pemerintah akan memperoleh dana antisipasi Rp 60 triliun yang bisa dialokasikan untuk menambah mensubsidi BBM, sehingga tidak perlu ada kenaikan. Sayangnya, opsi yang kami tawarkan tidak diterima pemerintah," ujar Ketua Fraksi PKS DPRD Samarinda itu. Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat meurut Ketua Fraksi PKS DPRD Samairnda itu, selain tidak mendidik juga tidak akan mengurangi beban hidup masyarakat. Intinya, masyarakat belum siap menerima kenaikan harga BBM yang otomatis akan diikuti naiknya harga kebutuhan pokok. Pemberian BLT, tidak akan efektif dan sangat rentan dimanipulasi sebab selain sulit melakukan pengawasan, juga masyarakat akan dibuat malas sebab mereka akan terbiasa dengan hanya menunggu bantuan, katanya. BLT yang diberikan juga jauh dari beban hidup masyarakat saat ini. Sebab, katanya lagi, jika nilai BLT yang diberikan Rp 150 ribu per satu Kepala Keluarga (KK), beban hidup saat ini Rp 250 ribu per KK.(*)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008