"Mungkin dari biodiesel terlebih dahulu kemudian ke elektrifikasi kendaraan. Sebetulnya biodiesel B20 ini bisa menjadi opsi peralihan, sehingga terdapat pentahapannya," ujar Direktur ITDP Indonesia Faela Sufa kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.
Dia menjelaskan bahwa penerapan kendaraan listrik, usai peraturan presiden diteken belum tentu bisa diterapkan secara keseluruhan dan sekaligus mengingat hal ini perlu dilakukan secara bertahap.
Dengan demikian pengembangan dan penerapan biodiesel B20 dan B30 tetap bisa dilanjutkan, mengingat yang namanya energi banyak sumbernya asalkan energi tersebut ramah lingkungan.
Sebelumnya pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai peraturan presiden tentang mobil listrik tidak akan mematikan kebijakan biodiesel B20 yang sedang berjalan.
Dia menjelaskan bahwa perpres mobil listrik dan kebijakan B20 bisa berjalan beriringan, mengingat B20 merupakan bahan bakar biodiesel yang bertujuan untuk menggantikan bahan bakar solar untuk angkutan umum.
Pemerintah berupaya mempercepat pengembangan produksi mobil listrik di dalam negeri, sesuai pernyataan Presiden Joko Widodo yang telah menandatangani perpres terkait hal tersebut, dengan harapan para pelaku industri otomotif di Indonesia merancang dan membangun pengembangan mobil listrik.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyebutkan program B20 akan tetap berjalan kendati perpres mobil listrik disahkan.
Menurut Jonan, pembangkit listrik Tanah Air akan memanfaatkan B20 sebagai bahan bakarnya.
Menteri ESDM menambahkan bahwa kedua program akan tetap berjalan, mengingat program B20 dan kendaraan listrik merupakan upaya pemerintah menekan impor BBM dan menyelamatkan devisa negara.
Baca juga: Pengembangan B20 dan kendaraan listrik dinilai bisa dipadukan
Baca juga: Kemenperin: B20 dan mobil listrik bisa saling melengkapi
Baca juga: Pakar sebut mandatori B20 dapat hemat devisa hingga Rp27,5 triliun
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2019
